Pendidikan RI Dinilai Tak Mampu Ciptakan Nalar Kritis, Ini Kata Kemendikbud

Minggu, 15 Des 2019 06:36 WIB

Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Ade Erlangga Masdiana (Foto:Farih detikcom

Jakarta - Pihak Kemendikbud sepakat dengan Staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Aminuddin Ma'ruf yang menilai dunia pendidikan di Indonesia belum mampu menciptakan nalar kritis siswa. Untuk menciptakannya, karena itulah Kemendikbud mengganti kebijakan Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Memang, benar bahwa kita perlu melakukan perubahan di dunia pendidikan. Oleh karena itu, kemendikbud mengeluarkan kebijakan dengan moto 'merdeka belajar'. Kemdikbud melakukan kebijakan baru antara lain seperti pada tahun 2021 tidak ada lagi Ujian Nasional dengan pola sekarang, tapi bentuknya adalah asesmen untuk memetakan kompetensi minimum dan karakter," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana kepada wartawan, Minggu (15/12/2019).

"Dunia pendidikan yang kita rasakan sekarang masih mengemuka soal hafalan, atifisial, dan kurang mengedepankan penalaran atau analisis," imbuhnya.

Baca juga: Stafsus Jokowi: Dunia Pendidikan Kita Belum Mampu Ciptakan Nalar Kritis

Ade menilai wajar jika saat ini nalar kritis peserta didik yang tidak berkembang. Hal itu, sebut dia, lantaran anak tidak diberikan kebebasan dalam mempelajari suatu hal.

"Jati diri atau kemerdekaan belajar dan variabilitas di sekolah kurang dikembangkan, sehingga peserta didik cenderung dipaksa untuk berpikir linear, mengikuti kondisi yang ada, kurang berkarakter atau kurang berani untuk mengembangkan dirinya atau berkreasi, atau kurang diciptakan variabilitas untuk memilih atau mengembangkan potensinya," ucapnya.
Dia juga berpendapat bahwa sistem skor atau nilai yang sebelumnya diterapkan bukan satu-satunya variabel untuk mengukur prestasi siswa. Sebab bisa saja, sebut Ade, praktik sistem skor atau nilai tersebut justru membuat siswa menjadi jenuh.

"Penghargaan atau keberhasilan seakan-akan dihargai dengan skor atau angka beberapa mata pelajaran tertentu. Padahal, boleh jadi anak didik tersebut bisa mengembangkan kecerdasannya pada aspek lain. Cara berpikir linear yang dikembangkan di sekolah menimbulkan kejenuhan, stres," sebutnya.

Baca juga: Menteri Nadiem Disarankan Ganti UN dengan Portofolio Karya Siswa

Sebelumnya, Stafsus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf mengatakan saat ini tugas pemerintah adalah memberdayakan milenial agar menjadi penentu keberhasilan generasi emas Indonesia pada 2045. Dia menilai saat ini dunia pendidikan Indonesia belum bisa membangun nalar agar siswa berpikir kritis."Dunia pendidikan kita belum mampu menciptakan generasi yang punya nalar kritis, berpikirnya hanya linear saja, berpikirnya hanya linear," tutur Aminuddin saat berbicara dalam acara Milenial Fest di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).